Perum Jamkrindo menargetkan volume penjaminan kredit hingga Rp 77 triliun pada tahun ini, meningkat sekitar 87% dibanding tahun lalu yang hanya Rp 40,7 triliun. Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar menilai bisnis penjaminan akan tumbuh bagus pada tahun ini. Pada tahun ini, pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4-5,8%, lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu yang hanya 5,02%. “Kami, Perum Jamkrindo, satu-satunya BUMN yang diberi tugas oleh pemerintah memberi penjaminan kredit UMKM,” katanya di sela-sela penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNI dengan Perusahaan Umum Jamkrindo untuk kredit modal kerja kepada Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi (KOMIRA) di Jakarta, Kamis (15/4).

Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S Anwar. (Foto: IST)

Perum Jamkrindo berada pada posisi strategis untuk tumbuh. Itu terlihat dari posisi ekuitas dan aset perseroan yang terus naik. Total aset Perum Jamkrindo per Maret 2015 adalah Rp 10,29 triliun, naik 22,64% dari periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama, ekuitas perseroan tumbuh 27,91% menjadi Rp 8,6 triliun. Adapun total gearing ratio sebesar 10,47 x.

Direktur Perum Jamkrindo, Bakti Prasetyo menjelaskan, kendala terbesar yang membuat banyak UMKM belum tersentuh perbankan adalah ketiadaan agunan dan izin usaha. Itulah kenapa akses pembiayaan dari bank masih sangat minim. Bank khawatir kredit yang disalurkan bermasalah, atau bahkan macet. “Bagi bank yang penting kepastian izin usaha dan agunan. “Kami melakukan penjaminan secara tidak langsung, yakni bekerjasama dengan perbankan. Sektor yang terbesar masih perdagangan. Tergantung banknya, rata-rata mereka memilih sektor yang (pertumbuhannya) stabil,” katanya.

Terkait kerjasama dengan BNI, Diding menjelaskan, kerjasama itu untuk meningkatkan sinergi kedua BUMN serta kelancaraan kegiatan bisnis BNI maupun Perum Jamkrindo sendiri. Sinergi tersebut merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis keduanya, dengan prinsip saling menguntungkan. “Kerjasama kemitraan ini adalah PKS komersial pertama perseroan. Sangat strategis dan bertujuan lebih meningkatkan kinerja kedua pihak, kenaikan kredit di BNI sekaligus volume penjaminan di Perum Jamkrindo,” ujarnya.

Perum Jamkrindo berdiri pada tahun 1970 dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 51/23 Desember 1981 yang kemudian disempurnakan dengan PP No 27/ 31 Mei 1985. Sempat berubah nama menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dengan jangkauan pelayanan tak hanya terbatas pada koperasi tetapi juga meliputi UMKM, melalui Peraturan Pemerintah No 41/19 Mei 2008, Perum Sarana Pengembangan Usaha berubah nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Hal itu terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan penjaminan secara langsung kepada UMKM melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit.